Hilangkan BBM Subsidi, "Serangan" Pemprov Jakarta Atas Mobil Murah

 

 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana melarang penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada mobil pribadi. Dengan demikian, maka masyarakat akan terpacu untuk menggunakan transportasi umum.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan, usulan ini tengah dibicarakan dengan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Menurut dia, pencabutan BBM subsidi ini tidak akan menganggu UU APBN.

"Yang dimaksud cabut subsidi itu menghilangkan suplai BBM subsidi ke tengah DKI. Kalau menghilangkan subsidi itu urusan Pemerintah Pusat, urusan DPR," kata dia di Balai Kota Jakarta, Kamis (19/12/2013).

Dia melanjutkan, jika memang subsidi sudah ditetapkan, maka Pemerintah Provinsi Jakarta tidak bisa lagi mengubah anggaran tersebut. Oleh karena itu, cara lainnya untuk mengurangi BBM subsidi adalah dengan melarang penggunaannya di Jakarta.

Dia melanjutkan, jika penggunaan BBM subsidi hanya di luar Jakarta, maka secara otomatis kemacetan akan berkurang. Ahok melanjutkan, kebijakan ini juga merupakan respons kebijakan mobil murah.

"Dulu menteri industri ngomong, mobil murah dijual di luar Jakarta. Faktanya Jakarta semua mobil murah. Terus dijamin tidak pakai BBM subsidi, tapi nyatanya Pertamina mengeluarkan RFID," kata dia.

"Artinya mobil mewah dan murah kalau ada RFID berhak pakai BBM subsidi. Jadi tiap tahun 1,2 juta mobil masuk (Jakarta)," tukasnya. ()